Satuan Rumah Susun Yang Berdiri Di Atas Tanah Hak Tanggungan Sebagai Obyek Jaminan - Desak P. Alit

Tugas Akhir/Tesis Kenotariatan
Disusun oleh: Desak P. Alit
Universitas Airlangga
Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum

Intisari:

Salah satu bentuk usaha bank adalah memberikan kredit kepada masyarakat yang membutuhkannya. Proses permohonan kredit kepada bank tidak mudah, harus berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Bank hanya mengabulkan permohonan kredit yang diajukan oleh nasabah jika ada suatu keyakinan akan kepastian debitor dapat mengembalikan kreditnya. Keyakinan dapat diperoleh bank selaku kreditor dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan usahanya sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Salah satu yang mendapat penilaian secara seksama oleh bank sebelum memberikan kredit adalah jaminan. Salah satu bentuk jaminan adalah barang tidak bergerak berupa tanah. Pembebanan barang tidak bergerak sebagai jaminan diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan Dengan Tanah (selanjutnya disingkat UUHT). Selain tanah yang digunakan sebagai jaminan melalui UUHT termasuk juga benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu. Benda-benda tersebut termasuk satuan rumah susun jika dijadikan jaminan pembebenannya melalui hak tanggungan. Meskipun satuan rumah susun yang berdiri di atas tanah negara atau hak pengelolaan, namun kenyataannya bank enggan menerima satuan rumah susun yang berdiri di atas tanah hak pengelolaan sebagai jaminan kredit.

 
Dalam tesis ini penulis memfokuskan pembahasan pada satuan rumah susun yang berdiri di atas tanah hak pengelolaan sebagai obyek jaminan. Sasaran dalam tesis ini adalah lembaga jaminan yang dipergunakan dan proses pengikatan jaminan satuan rumah susun yang berdiri di atas hak pengelolaan.

Kesimpulan dalam tesis ini adalah lembaga jaminan yang dipergunakan bagi kredit dengan jaminan satuan rumah susun yang berdiri di atas tanah hak pengelolaan bila dijadikan jaminan bank adalah hak tanggungan sebagaimana diatur dalam UUHT dan proses pengikatan jaminan satuan-satuan rumah susun yang berdiri di atas hak pengelolaan tanah yang dikuasai oleh negara dilakukan sebagaimana proses pembebanan hak atas tanah sebagai jaminan dalam hak tanggungan yaitu diawali dengan dibuatkannya akta pembebanan hak tanggungan oleh pejabat pembuat akta tanah dan kemudian didaftarkan pada kantor pertanahan untuk diterbitkan sertipikat hak tanggungan atas satuan rumah susun tersebut.